Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk bahan baku plastik strategis seperti PP Copolymer dan PP Homopolymer serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kapasitas industri hulu dan kebutuhan industri hilir.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan adanya potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong peningkatan impor produk akhir.
Adhi menekankan pentingnya kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik industri hulu maupun hilir, dalam proses investigasi kebijakan.
“Kami ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (21/1/2026).
Instrumen Sah Dalam Kerangka Perdagangan
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian, Ekko Harjanto, menyatakan BMAD dan BMTP merupakan instrumen yang sah dalam kerangka perdagangan internasional. Namun dia menekankan, setiap kebijakan harus dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap sektor industri lain.
Dia pun mengapresiasi pelaksanaan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai instrumen penting untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh, baik terhadap struktur industri, rantai pasok, daya saing nasional, maupun stabilitas ekonomi jangka panjang.
"Hasil kajian ini menjadi masukan strategis bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan industri hulu dengan keberlanjutan industri hilir dalam satu kerangka kebijakan nasional yang utuh," kata Ekko seperti dikutip Antara (21/1/2026).
Read also:
Benedictus Krisna Yogatama
Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), M. Putra Hutama, menyampaikan bahwa KSP mendukung penguatan industri nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dia menegaskan bahwa kebijakan perdagangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data
Oleh karena itu, KSP memandang kajian ini penting sebagai dasar objektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kesiapan pasokan domestik, baik dari sisi volume maupun kesesuaian spesifikasi teknis, agar perlindungan industri tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional.
Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (IMHLP) Kementerian Perindustrian, Alfita, menegaskan bahwa Kemenperin berkepentingan memastikan kebijakan perdagangan sejalan dengan penguatan struktur industri nasional, termasuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur.
"Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi kami untuk merumuskan kebijakan industri yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir," ujarnya.
Dalam konteks ini rencana penerapan BMAD dan BMTP, hilirisasi Indonesia justru bisa terancam. Hilirisasi bertujuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri pengolahan, dan membuka lapangan kerja. Namun apabila industri hilir kehilangan daya saing akibat kebijakan bahan baku yang tidak tepat sasaran, maka nilai tambah hilang, industri melemah, dan hilirisasi berisiko mundur.
Ironisnya, kondisi ini juga akan berbalik melemahkan industri hulu nasional, karena serapan dari industri hilir menurun. Artinya, perlindungan yang tidak seimbang berpotensi menjadi bumerang bagi seluruh ekosistem industri nasional.
Produk turunan
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fajar Budiono menuturkan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.
Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (21/1).
Kebutuhan percepatan BMAD semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen.
