Erick Thohir – sebelumnya menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – kini resmi menduduki posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Pembacaan keputusan dilakukan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. “Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga,” ucap Nanik membacakan keputusan.
Jadilah Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo yang telah dicopot terlebih dahulu dari jabatan Menpora pada Senin (8/9/2025) lalu.
Selain Erick, Presiden Prabowo Subianto juga mengubah susunan formasi kabinet. Presiden melantik Djamari Chaniago jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Posisi ini sebelumnya diisi Budi Gunawan – yang sudah diberhentikan pekan lalu.
Untuk posisi Wakil Menteri, Presiden Prabowo melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer yang dicopot usai terjerat kasus korupsi. Selain itu, Presiden melantik Farida Fariza sebagai Wakil Menteri Koperasi yang sebelumnya ditempati Ferry Juliantono – kini telah menjadi Menteri Koperasi. Presiden juga memberhentikan Sulaiman Umar dari posisi Wakil Menteri Kehutanan dan menggantinya dengan Rachmat Mazuki.
Di jajaran kantor kepresidenan, Presiden Prabowo memberhentikan Hasan Nasbi dari posisi Kepala Presidential Communication Office (PCO) dan menggantinya dengan Angga Raka Prabowo. Dan, kini jabatannya bernama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selain itu, Kepala Staf Presiden yang sebelumnya dijabat AM Putranto digantikan wakilnya, M Qodari.
Tak hanya melantik menteri dan wakil menteri, presiden juga melantik kepala badan dan wakil kepala badan, dan pejabat lainnya. Sebutlah Presiden melantik Ahmad Dofiri sebagai penasihat presiden bidang Kamtibmas dan reformasi kepolisian.
Selain itu juga ada Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Presiden Prabowo melantik pula Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (LKPP).
Menjadi pertanyaan
Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora ini mengundang sorotan publik dan tanda tanya. Sebab, kursi Menteri BUMN kini kosong dan belum diketahui secara pasti siapa yang akan menggantikannya. Sementara, BUMN-BUMN saat ini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Erick Thohir, setelah digeser kursinya oleh Presiden Prabowo Subianto, mengaku belum mengetahui siapa sosok yang akan menggantikan dirinya atau yang akan jadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN.
“Tadi sudah saya sampaikan, ada Plt-nya (Menteri BUMN), nanti Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi) yang akan menyampaikan,” kata Erick Thohir.
Ia juga tidak memberikan rekomendasi nama pengganti yang akan ditunjuk sebagai Plt, termasuk Wakil Menteri BUMN. Erick menegaskan, restrukturisasi kementerian tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.
“Itu hak prerogatif presiden,” lanjutnya.
Mengenai isu Kementerian BUMN yang akan dibubarkan dan digabung dengan BPI Danantara, sang politisi berlatar belakang pengusaha ini juga mengaku tidak mengetahui apa yang akan terjadi.
“Saya tidak tahu (apakah akan digabung),” ucap Erick.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga turut buka suara terkait kemungkinan peleburan BUMN ke dalam BPI Danantara. Dia menjelaskan, BPI Danantara saat ini masih berupaya membenahi manajemen di sejumlah BUMN. Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan peleburan tersebut.
“Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN-BUMN kita. Nah, kalau ada kemungkinan nanti dalam perjalanannya kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat,” jelas Prasetyo.
Seperti diketahui, ada tiga wakil menteri (wamen) di Kementerian BUMN. Mereka adalah Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria. Posisi Menteri BUMN kemungkinan akan diisi oleh salah satu dari tiga nama tersebut.
“Kemungkinan dari wamen,” ucapnya.
Peran Danantara
Sementara itu, ekonom sekaligus peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai BUMN sudah seharusnya ditiadakan setelah hadirnya Danantara.
“Kewenangannya itu hampir sebagian besar sudah diambil alih oleh Danantara. Jadi waktu itu kan CSIS pernah media briefing, kami menangkap bahwa dengan adanya Danantara itu, fungsi dari Kementerian BUMN praktis hampir tidak ada lagi,” jelas Deni.
Jika nantinya BUMN digabungkan dengan Danantara, menurut Deni, itu tidak akan ada dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia secara signifikan dalam waktu dekat ini. Namun, salah satu hal positif yang didapatkan adalah terjadinya efisiensi di anggaran negara.
“Kalau dampak sih nggak ada yang signifikan, maksud saya dalam jangka pendek, ya. Dalam satu tahun ini kayaknya tidak akan berdampak banyak. Tapi kalau misalkan nanti dilebur, setidaknya itu ya pasti efisiensi. Artinya tidak perlu lagi pembiayaan di Kementerian BUMN,” lanjutnya.
Maka, Deni pun memperkirakan, dengan dicopotnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, selanjutnya Kementerian BUMN akan ditiadakan atau dileburkan dengan Danantara.
“Saya nggak tahu ya akan digabung atau tidak. Dugaan saya akan digabung. Tapi kapannya saya tidak tahu,” katanya.
Peleburan BUMN ke Danantara juga menyederhanakan segala urusan birokrasi, dengan harapan kinerja akan semakin meningkat. “Jadi semua BUMN sekarang pertanggungjawabannya, semua urusannya, ada di bawah Danantara. Lebih simpel, itu yang bisa saya bilang,” ucap Deni.
Lucky
Berbeda dengan Deni, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa pergantian Erick Thohir menjadi Menpora tidak mengubah desain kelembagaan pengelolaan BUMN. BUMN diperkirakan akan terus berjalan meskipun tidak dikepalai oleh Erick Thohir.
“Presiden memegang kuasa pengelolaan BUMN, lalu mendelegasikan dua peran berbeda. Yakni, Kementerian BUMN sebagai perumus dan pengawas kebijakan, dan Danantara sebagai pengelola investasi BUMN,” jelas Josua.
Danantara, menurut Josua, merupakan badan hukum milik negara yang diberi tugas untuk mengelola investasi dan operasi BUMN. Termasuk, mengelola dividen, memberi pinjaman, hingga membentuk holding investasi dan holding operasional.
“Namun penetapan arah hak veto saham, dan penugasan khusus tetap berada pada negara melalui Menteri BUMN. Dengan kata lain, Danantara menjalankan pengelolaan, sedangkan Kementerian BUMN memegang kemudi kebijakan,” lanjutnya.
Pola di mana Kementerian BUMN memegang 1% saham seri A dengan hak istimewa, sedangkan 99% saham seri B dipegang Danantara, juga disebut memberikan manfaat positif untuk perekonomian Indonesia.
Josua melihat hal tersebut untuk menjaga kontrol negara sekaligus memberikan kelenturan pengelolaan portofolio di tangan Danantara.
Dampaknya ke perekonomian, menurutnya, berpotensi positif bila dijalankan konsisten. Pertama, penyatuan pengelolaan dividen dan aset bisa mempercepat konsolidasi, efisiensi, dan penguatan modal BUMN, sehingga belanja investasi lebih terarah dan hasilnya ke kas negara lebih stabil.
Lalu, kedua, sentralisasi investasi di Danantara juga dinilai mempermudah kemitraan dengan investor dalam waktu jangka panjang untuk proyek-proyek besar.
Namun, Josua mengingatkan, ada pula risikonya. Yakni, tumpang tindih keputusan jika garis kebijakan dan pengelolaan tidak jelas, potensi benturan kepentingan jika pintu pengawasan melemah, serta gangguan sementara dalam masa transisi.
Sementara, pengamat ekonomi LPEM FEB UI Teuku Rifky berpandangan, Presiden Prabowo Subianto sudah mempunyai banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk menggeser posisi Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Erick Thohir sudah punya track record cukup baik dan sangat familier dengan dunia olahraga. Erick pun tercatat pernah menjadi pemilik klub sepakbola Inter Milan pada 2013–2019.
Dengan terpilihnya sebagai Menpora yang baru, Erick diharapkan bisa memajukan olahraga dan memberdayakan pemuda.
“Pemerintah jangan membiarkan posisi Menteri BUMN kosong karena Kementerian BUMN juga sangat penting dalam perekonomian,” ujar Teuku kepada SUAR, di Jakarta (17/9).
Ia menuturkan, Kementerian BUMN merupakan kementerian strategis. Untuk itu sebaiknya bekerja terpisah, meskipun ada isu yang menyebutkan Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara.
Pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto pun menilai, Kementerian BUMN harus tetap menjadi prioritas pemerintah, jangan dibiarkan posisi Menteri BUMN kosong.
Fungsi dasar BUMN harus diingat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan membantu presiden. "Jadi fungsi BUMN masih dibutuhkan," ujar Eko.
Penulis: Gema Dzikri
