Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) pada Selasa (20/1) menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan memburuknya ketimpangan sosial dan melemahnya tata kelola dan institusi negara.
AEI menilai hingga awal 2026, berbagai persoalan mendasar seperti misalokasi sumber daya dan melemahnya institusi negara belum ditangani secara memadai, meskipun dialog dengan sejumlah pemangku kepentingan telah dilakukan.
“Pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak lagi mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat. Upah riil stagnan, lapangan kerja berkualitas menyusut, dan ketimpangan melebar,” demikian bunyi dokumen desakan AEI yang kembali dibacakan di Jakarta, Selasa (20/1).
Di dalam pertemuan perdana ini, AEI juga menyatakan kembali urgensi tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Petisi tersebut kini sudah ditandatangani 436 ekonom dan 262 non-ekonom baik lokal maupun internasional.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) sekaligus perwakilan AEI, Yose Rizal Damuri, mengatakan AEI menilai perlunya perombakan menyeluruh atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"AEI menilai belanja negara kian didominasi program populis berbiaya besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi energi, hingga program perumahan, yang pada 2026 diperkirakan menyerap lebih dari sepertiga total belanja negara," kata dia. Aliansi meminta pemerintah mengembalikan prioritas anggaran pada pendidikan, kesehatan dasar, dan perlindungan sosial yang berbasis bukti
Menurutnya, penggunaan sebagian dana pendidikan untuk program MBG dinilai mencerminkan misalokasi yang berpotensi menggerus peningkatan kualitas pendidikan jangka panjang.
Desakan lainnya antara lain mencakup pemulihan independensi lembaga negara seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga peradilan, kritik atas dominasi negara melalui BUMN dan super holding Danantara, dorongan deregulasi iklim usaha, penanganan ketimpangan sosial yang lebih terarah, penguatan kebijakan berbasis bukti, serta perbaikan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Meskipun telah berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah, para pakar ini menilai dialog tersebut belum menghasilkan langkah konkret yang menyentuh akar persoalan. "AEI menegaskan desakan ini merupakan peringatan dini agar pemerintah segera melakukan koreksi arah kebijakan, demi memastikan pertumbuhan ekonomi kembali berpihak pada kesejahteraan dan keadilan sosial," ujar dia.
Deregulasi berbasis risiko
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto mendorong pemerintah melakukan deregulasi dan menyiapkan insentif terpadu guna menjaga kelangsungan industri yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar. Selain persaingan global yang ketat, pelaku usaha harus menanggung beban perizinan yang panjang, biaya energi yang mahal, serta keterbatasan akses pembiayaan yang memengaruhi arus kas perusahaan. Anne mencatat lebih dari 30 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang berdampak langsung pada operasional industri. "Regulasi tersebut mencakup perizinan lingkungan, bangunan, utilitas, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyaknya izin ini alhasil memicu tumpang tindih, pengulangan proses, serta biaya tambahan yang tidak sedikit bagi pelaku industri," kata dia. Pihaknya juga menyoroti proses persetujuan lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan berbagai persetujuan teknis (Pertek) yang masih membutuhkan waktu panjang serta verifikasi manual, meskipun kegiatan usaha tergolong berisiko rendah. “Beban regulasi ini berdampak langsung pada biaya, waktu, dan kepastian usaha. Pada akhirnya, daya saing industri nasional menjadi tertinggal dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan India,” jelas Anne kepada SUAR. Tekanan regulasi tersebut diperberat oleh tingginya biaya produksi, khususnya energi. AGTI menilai tarif listrik dan gas industri di Indonesia masih relatif mahal dengan tingkat keandalan suplai yang belum merata. S AGTI mendorong deregulasi perizinan berbasis risiko melalui pendekatan self-assessment, self-certification, digitalisasi pelaporan, serta harmonisasi sistem perizinan pusat dan daerah melalui OSS. Di sektor energi, pihaknya mengusulkan tarif energi industri yang lebih kompetitif, pengembangan green industrial tariff, serta percepatan akses energi terbarukan. Sementara di bidang pembiayaan, AGTI meminta penguatan kredit industri padat karya dengan dukungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk subsidi bunga dan skema pembiayaan rantai pasok.
Insentif Parsial
Yose Rizal Damuri dari CSIS menambahkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah, seperti insentif ketenagakerjaan maupun pembentukan Satuan Tugas de-bottlenecking, dinilai masih bersifat parsial atau piecemeal.
“Kita belum melihat secara jelas apa yang mau dikejar oleh Satgas de-bottlenecking ini. Apakah menyelesaikan persoalan regulasi secara menyeluruh atau hanya kasus-kasus tertentu,” ujar Yose.
Menurut Yose, berbagai langkah tersebut belum cukup untuk menjawab kompleksitas tantangan ekonomi Indonesia saat ini.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terus-menerus meromantisasi peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, UMKM memang penting sebagai penyangga ekonomi, tetapi tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk menciptakan pekerjaan dengan upah layak, kontrak kerja jelas, dan perlindungan sosial memadai.
“Kalau kita mau serius, kita harus benar-benar memfasilitasi investasi-investasi yang berkualitas. Tanpa itu, kepercayaan dunia usaha tidak akan pulih dan mesin pertumbuhan ekonomi sulit kembali berjalan optimal,” pungkas Yose.
