Setelah, hampir tiga pekan setelah serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela, dampaknya peristiwa itu ke perekonomian Indonesia diperkirakan terbatas.
Dalam riset “Macroeconomic Booklet: Geopolitic Back In Focus” yang dirilis Bank Mandiri, menjelaskan, konflik AS dan Venezuela memang menambah sejumlah catatan ketegangan geopolitik yang perlu diperhatikan. Hal ini tentu meningkatkan ketidakpastian global.
Namun, dalam riset ini, dampak konflik ini diperkirakan hanya menjadi kejutan sesaat dan dampaknya terbatas, khususnya pada perekonomian Indonesia.
Dari aspek perdagangan minyak dunia, Venezuela memang tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar dunia. Namun, produksinya sangat kecil dibandingkan cadangannya. Maka dampak serangan ini diperkirakan tidak akan terlalu mengganggu pasokan minyak dunia.
Berdasarkan data Energy Institute (EI) Statiscal seperti diolah Bank Mandiri, Venezuela diketahui memililiki cadangan 303 ribu juta barrel yang setara dengan 17,5% dari cadangan minyak dunia. Angka ini sedikit di atas Arab Saudi yang sebesar 298 ribu juta barrel yang setara dengan 17,2% dari cadangan minyak dunia.
Akan tetap produksi minyak Venezuela tidak lebih dari 1% dari pasokan minyak dunia. Karena itu, serangan AS tidak akan banyak ganggu harga minya dunia.
Respon pasar keuangan terhadap serangan itu pun terbatas. Sebab, pasar langsung berhitung bahwa harga minyak tidak akan banyak bergeming pasca serangan itu.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, hubungan perdagangan Indonesia–Venezuela saat ini masih tergolong kecil terhadap total perdagangan nasional. Namun, ketegangan geopolitik antara AS dan Venezuela memang perlu dicermati secara serius.
“Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela memang perlu dicermati secara serius, namun juga harus ditempatkan secara proporsional. Secara struktur, hubungan perdagangan Indonesia-Venezuela masih relatif kecil dalam konteks total perdagangan nasional,” kata Shinta.
Tak Ganggu Negosiasi Tarif Indonesia dengan AS
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengirimkan tim ke Amerika Serikat untuk melakukan legal drafting terkait penyelesaian negosiasi tarif dagang resiprokal pada 12 Januari 2026.
Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela juga dipastikan tidak akan mengganggu penyelesaian perjanjian tarif dagang ini.
"Tidak itu kan geopolitik. Berbeda, itu wilayah backyard Amerika dan itu sudah menjadi persoalan sejak nasionalisasi Huga Chavez. Persoalannya panjang hanya saja setahun ke belakang eskalasi terjadi. Tapi tidak berkaitan dengan kepentingan ASEAN, karena ASEAN juga menjadi kepentingan, karena berada di regional Asia Pasifik juga," kata Airlangga seperti dikutip Antara (16/1).
Setelah legal drafting rampung, baru akan melakukan proses penandatanganan yang akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui legal drafting ini akan dilakukan mulai 12 -19 Januari.
Adapun terkait dengan rencana importasi komoditas dari AS, Airlangga menjelaskan hal itu akan dibicarakan kembali setelah penandatanganan tarif dagang resiprokal.
Diplomasi indonesia
Dari aspek diplomasi hubungan internasional, di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Venezuela, posisi Indonesia sudah tepat yaitu menyerukan dialog dan langkah-langkah perdamaian sesuai dengan prinsip internasional.
Disamping itu, Indonesia bisa memiliki banyak peluang diplomasi sebagai mediator netral untuk menjaga stabilitas sistem internasional.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Lina Alexandra menilai bahwa Kementerian Luar Negeri RI memiliki banyak peluang jika peran diplomasi dijalankan secara lebih fokus.
"Kami melihat banyak peluang yang seharusnya dapat diambil oleh Kementerian Luar Negeri jika peran diplomasi dijalankan dengan lebih fokus, memiliki prioritas yang jelas, serta disesuaikan dengan kapasitas Indonesia," kata Lina dalam "CSIS Media Briefing: Merespons Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta (15/1).
Lina mengatakan salah satu langkah yang dapat menunjukkan fokus, kejelasan prioritas, dan kesesuaian dengan kapasitas nasional adalah memperkuat diplomasi di tingkat regional.
Posisi Indonesia untuk memperkuat diplomasi perdamaian dunia, meski menghadapi dilema hubungan dengan AS terkait tarif. Indonesia berpeluang menjadi mediator yang dibutuhkan untuk mendorong penyelesaian damai, bukan membela satu pihak, tetapi menjaga prinsip non-intervensi yang krusial bagi negara berkembang.
Posisi netral dan penekanan pada hukum internasional memberikan kredibilitas bagi Indonesia, termasuk bagi Presiden Prabowo, untuk tampil sebagai mediator yang dibutuhkan dunia. Indonesia bisa mendorong forum PBB untuk menyelesaikan konflik, menegaskan kembali relevansi institusi multilateral.
Read also:
Tria Dianti
Secara keseluruhan, Indonesia memanfaatkan konflik ini sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali peran tradisionalnya sebagai penjaga perdamaian dan prinsip hukum internasional, membuka peluang diplomasi strategis di panggung global.
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memandang langkah Indonesia menyerukan dialog dan langkah-langkah damai menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela sudah tepat.
“Posisi RI tidak mengutuk AS seperti negara-negara Amerika Latin serta Rusia dan China. Namun, posisi ini juga tidak membenarkan tindakan AS,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/1).
Hikmahanto menjelaskan bahwa posisi demikian adalah selaras dengan semangat politik luar negeri (polugri) bebas aktif yang mengedepankan penyelesaian damai. Ia pun menyoroti potensi Indonesia berperan sebagai mediator untuk meredakan konflik antara AS dan Venezuela.
Hikmahanto menyampaikan bahwa semua perwakilan Indonesia di dunia, terlebih Venezuela dan Amerika Serikat, seharusnya menyampaikan laporan ke Jakarta terkait posisi dari pemerintah negara penempatan mereka.
Hal tersebut,penting supaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyikapi isu tersebut serta menentukan peran yang dapat diambil Presiden Prabowo untuk mendukung deeskalasi antara AS dan Venezuela.
